85 Pejabat Dilantik, Menteri ATR/BPN Dorong Penguatan Meritokrasi dan Rotasi SDM

MEDAN, Halosumut.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik sebanyak 85 pejabat yang terdiri atas 84 Pejabat Administrator dan 1 Pejabat Fungsional, Rabu (29/04/2026). Pelantikan dilaksanakan secara serentak dari Kantor Pusat hingga Kantor Wilayah ATR/BPN di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam penataan dan penguatan sumber daya manusia berbasis sistem merit di lingkungan ATR/BPN.

“Penataan SDM ini merupakan proses berkelanjutan dalam organisasi, baik untuk mengisi kekosongan jabatan, menyikapi pegawai yang memasuki masa pensiun, maupun sebagai bagian dari penyegaran organisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan reformasi SDM diterapkan melalui tiga pendekatan utama, yakni rotasi jabatan (*tour of duty*), rotasi wilayah penugasan (*tour of area*), serta pembatasan masa jabatan (*tour of time*). Ketiga pendekatan tersebut dinilai penting guna menjaga kinerja organisasi tetap optimal dan adaptif.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan, khususnya bagi para Kepala Kantor, agar tidak terlalu lama berada di satu posisi.

“Penugasan di satu tempat idealnya tidak lebih dari dua tahun, sehingga dinamika organisasi tetap terjaga dan sistem merit dapat berjalan secara konsisten,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong seluruh jajaran ATR/BPN untuk memiliki pengalaman kerja lintas wilayah di Indonesia, baik di bagian barat, tengah, maupun timur, guna memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, rotasi jabatan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan karier, sehingga setiap pegawai diharapkan dapat menyikapinya secara positif dan tidak terjebak dalam zona nyaman.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Randi Kurniawan/Red)