LANGKAT, Halosumut.com – Banyak keluhan warga terkait permasalahan sampah menumpuk karena tindak di angkut armada sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara hingga kini menjadi Pembahasan Publik.
Dari infomasi lapangan di peroleh salah satunya karena armada alat pengangkutan banyak yang rusak, padahal dari data yang kami terima, biaya pemeliharaan operasional Roda 6 (BBM, suku cadang dan oli pelumas) untuk 27 unit sebesar Rp.1,1 Milyar lebih dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional becak sampah bermotor roda 3 untuk 35 unit sebesar Rp. 437 juta.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ironisnya, dengan anggaran sebesar itu baik kendaraan roda 6 dan roda 3 nyaris tak terawat bahkan terlihat seperti barang rongsokan karena diduga angaran lebih banyak menguap masuk kantong pribadi. Ujar Junaidi.S Ketua DPD NGO TOPAN AD, Kamis (03/07/2025) di Stabat.
Junaidi menambahkan, efek dari alat angkutan sampah yang rusak, sehingga banyak tumpukan sampah terutama di seputaran kantor pemerintah kabupaten Langkat tidak di angkut secara maksimal. Seperti yang sering terlihat di seputaran depan gedung DPRD, belakang kantor Mapolres dan di sekitar tribun serta sering viral di sosmed tentang penumpukan sampah pajak/pekan di wilayah Langkat hulu, yang akibatnya terlihat kumuh.
Selain itu, dari informasi yang di dapat Kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas berinisial “SMI” dalam mengelola biaya perawatan kerap berbelanja sendiri, bahkan membeli barang-barang seken untuk pemeliharaan alat angkutan sampah.
“Kami mendapat informasi bahwa oknum Kabid tersebut membeli baterai seken atau bekas untuk alat angkutan roda 6 “, tutur Junaidi.
Bahkan yang lebih mencengangkan, oli pelumas untuk excavator beliau bawa sendiri sebanyak 2 jirigen, di foto lalu di bawa pulang kembali, bukannya di tuangkan ke mesin excavator.
“Untuk di ketahui biaya pemeliharaan alat berat excavator untuk 2 unit sebesar Rp.254 juta dan masih banyak lagi informasi-informasi yang kami terima, seperti pemotongan uang bahan bakar minyak (BBM)”. Ujar Junaidi
“Sudahlah pembelian minyak di dulukan oleh stafnya, begitu pencairan langsung di potong”. Kata Junaidi lagi mengakhiri
Hingga berita ini di terbitkan, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup belum dapat di konfirmasi dan bahkan di sebut-sebut dari staf di kantor mengatakan Kabid kebersihan DLH jarang sekali masuk kerja/kantor sejak menjabat Kabid di DLH. (Roby tar)
