Scroll untuk baca artikel
#
Example floating
Example floating
News

Diduga Tata Kelola Dinas Pendidikan Labusel Bobrok dan Amburadul

223
×

Diduga Tata Kelola Dinas Pendidikan Labusel Bobrok dan Amburadul

Sebarkan artikel ini
IMG 20260105 WA0016

LABUSEL, Halosumut.com – Buruknya tata kelola administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menjadi sorotan. Dari hasil pantauan awak media, sejumlah kejanggalan administratif ditemukan di kantor dinas tersebut, mencerminkan lemahnya manajemen dan minimnya profesionalisme dalam pelayanan publik.

Salah satu hal paling mendasar yang ditemukan adalah tidak tersedianya buku absensi tamu di meja pelayanan, sebuah fasilitas standar yang seharusnya menjadi bagian penting dari sistem administrasi pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi serta pendataan aktivitas kunjungan di instansi tersebut, Senin (5/1/2026).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ketiadaan buku tamu bukan sekadar persoalan sepele. Hal itu mencerminkan kacau dan bobroknya sistem administrasi, sekaligus mengindikasikan lemahnya pengawasan internal. Padahal, Dinas Pendidikan merupakan institusi strategis yang mengelola sektor vital bagi masa depan generasi daerah.

Baca Juga :  Peduli Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Daerah, BRI Serahkan Bantuan Buku 

Lebih ironis lagi, saat awak media mencoba meminta keterangan dari pihak terkait, tidak ada penjelasan resmi yang dapat diberikan, seolah kondisi tersebut dianggap sebagai hal biasa. Sikap bungkam ini justru memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap buruknya tata kelola birokrasi.

Situasi ini menambah panjang daftar persoalan di tubuh Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, yang sebelumnya juga disorot terkait berbagai persoalan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Publik pun berhak mempertanyakan komitmen instansi ini dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan prima.

Situasi ini menambah panjang daftar persoalan di tubuh Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan, yang sebelumnya juga disorot terkait berbagai persoalan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Publik pun berhak mempertanyakan komitmen instansi ini dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan prima. (M.Y.K.S/tim)