LANGKAT, Halosumut.com – Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai menjadi pembahasan publik, Senin (9/2/2026).
Pasalnya pembangunan Gerai KMP yang di bangun di lahan Ex HGU PTPN yang sedang berjalan tidak dilengkapi papan infomasi publik yang jelas sehingga ini dinilai menyisakan banyak tanda tanya dan dikhawatirkan berpotensi bermasalah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Padahal Dana Desa Yang juga bersumber Dari APBN jika ada program pembangunan Di desa ada papan Proyek yang menyebutkan sumber Dana dan jumlah alokasi dana dan jangka waktu pengerjaannya. Hal itu tentunya sebagai transparansi penggunaan dana desa kepada publik
Banyak warga kecewa karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan publik wajib membuka informasi mengenai kegiatan, anggaran, pelaksana, serta waktu pelaksanaan proyek
Juga ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengamanatkan prinsip transparansi dan kewajiban menyediakan informasi paket pekerjaan kepada masyarakat.
Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang menggunakan Dana Desa wajib memasang papan proyek yang memuat nama kegiatan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta pelaksana
Dengan demikian, pembangunan koperasi di desa yang tidak memasang papan informasi dapat dinilai melanggar prinsip keterbukaan publik dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
Kepala Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Beni Agus Patria, saat di konfirmasi Wartawan, mengatakan tidak mengetahui secara detail petunjuk teknis (juknis) pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menegaskan bahwa pihak desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Saya juga sudah mempertanyakan kepada pihak rekanan mengapa tidak dipasang papan plang proyek, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan,” ujar Kades kepada wartawan. (Roby tar)
