TOBA, Halosumut.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige sukses menyelenggarakan kegiatan Stakeholder’s Day dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Kamis (27/8). Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama KPPN Balige tersebut dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Mitra KPPN Balige, perwakilan Pemerintah Daerah mitra KPPN Balige (BPKAD), perwakilan perbankan, UMKM, akademisi, tokoh masyarakat, serta awak media di wilayah kerja KPPN Balige.
Kegiatan tahunan ini diselenggarakan sebagai langkah nyata KPPN Balige dalam membuka ruang dialog interaktif dan transparan. Melalui forum tersebut, seluruh elemen masyarakat dan mitra kerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun evaluasi konstruktif terkait standar pelayanan publik yang dijalankan KPPN Balige sebagai garda terdepan pengelolaan keuangan negara di daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam sambutan pembuka, Kepala KPPN Balige, Bernand Situmorang, menyampaikan bahwa pembenahan kualitas pelayanan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh internal instansi, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif dari para pengguna layanan.
“Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan komitmen moral kami untuk terus menguji dan memperbaiki kualitas layanan perbendaharaan. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat tersalurkan dengan cepat, akurat, akuntabel, serta bebas dari segala bentuk praktik korupsi maupun gratifikasi,” tegas Bernand.
Dalam sesi diskusi Forum Konsultasi Publik, Kepala KPPN Balige memaparkan sejumlah pembaruan standar pelayanan, digitalisasi proses bisnis melalui optimalisasi aplikasi SAKTI dan digitalisasi pembayaran, serta penegasan komitmen integritas KPPN Balige sebagai instansi yang telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Humas KPPN Balige saat dihubungi melalui WhatsApp pada Selasa (2/9) menyampaikan bahwa para peserta yang hadir diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi. Masukan yang mendominasi jalannya diskusi berfokus pada upaya perbaikan layanan, digitalisasi pelayanan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan dalam kaitannya dengan pencairan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Seluruh masukan tersebut kemudian ditampung secara resmi melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan perbaikan pelayanan ke depan.
Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para mitra kerja dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penganugerahan Horas Award Semester I Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja penyerapan serta tata kelola anggaran terbaik.
Acara ditutup dengan komitmen bersama seluruh instansi yang hadir untuk memperkuat sinergi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Toba dan Tapanuli Raya. KPPN Balige berkomitmen penuh untuk mengawal agar sisa anggaran tahun 2026 dapat terserap secara optimal dan produktif, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. (BM/Red)
