LANGKAT, Halosumut.com – Kinerja Jajaran Dinas PUPR Langkat hingga kini terus menjadi sorotan namun tak satupun oknum di jajaran Dinas PUPR Langkat yang tersentuh hukum yang tentunya pantas menjadi apresiasi bagi jajaran tersebut. Rabu (19/3/2025)
Dari pemberitaan media sering terkabar banyak dugaan indikasi praktik pungutan liar (Pungli) berupa pembayaran fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat di awal tahun 2025.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Indikasi tradisi membayar “uang muka” proyek di depan dan belakang diduga terus berlanjut selama dipimpin kadis PUPR Langkat K A dan menjadi rahasia umum di kalangan rekanan kontaktor di Langkat.
Namun sepertinya para pejabat di jajaran Dinas PUPR Langkat tetap santai menikmati kemewahan dan jabatan melenggang kebal hukum karena sulitnya pembuktian secara langsung.
Bahkan kasus yang menjerat Ex Bupati Langkat Terbit Rencana tidak ada satupun Oknum-oknum petinggi PUPR Langkat ikut terjerat tindakan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022, padahal dalam persidangan sebagai saksi mengetahui dan ikut melaksanakan kegiatan yang bertentangan hukum.
Bahkan walau sempat mencuat hingga berujung pengaduan dengan dugaan Penggelapan dan Penipuan uang Sebesar Rp.100 juta dari salah satu rekanan berisial MR ke Polres Langkat yang pada akhirnya kedua belah pihak berakhir melakukan perdamaian dan korban di menerima uangnya kembali awalnya diduga sebagai dana pendahuluan mendapat judul pekerjaan yang dijanjikannya oknum di Dinas PUPR KZ dan DT.
Kepala Dinas PUPR hingga saat ini belum berhasil di konfirmasi dan bahkan paling sulit di konfirmasi karena selalu tidak berada di kantornya.
Arnis Safrin pengamat sosial dan pembangunan di Langkat mengatakan Kapan mutu pekerjaan sesuai dengan bestek yang ada atau RAB yang ditenderkan kalau masih santer kabar fee proyek. Kalau sudah begitu besar dipastikan pekerjaan tak bermutu dan asal jadi saja,” ujarnya,
Selain itu, Arnis juga mengherankan, kapan Langkat ini berubah kalau tabiat pejabatnya menggerogoti uang negara. Dipastikan jika hal ini terjadi pekerjaan proyek akan ambaradol.
“Yang sangat mengherankan, di Langkat ini Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai sebagai penonton saja, dan tak mampu mencegahnya. Sedangkan DPRD-nya hanya duduk cantik manis yang diketahui sebagai lembaga pengawas anggaran executif,” pungkas Arnis. (Roby tar)
