LABUSEL, Halosumut.com – Sejumlah proyek pendidikan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikabarkan tengah diperiksa dan diduga bermasalah. Ironisnya, di tengah sorotan tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan (Labusel) justru memilih “berondok” dan menghindari wartawan, alih-alih memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pada Senin (26/1/2026) di Kantor Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan terkait pemeriksaan proyek dan dugaan kejanggalan pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan TA 2025 tak mendapat respons berarti. PLT Kadis Pendidikan terkesan alergi terhadap wartawan, bahkan memilih diam dan menghindar saat dimintai klarifikasi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sikap bungkam ini memicu tanda tanya besar. Pasalnya, proyek pendidikan menyangkut uang negara dan masa depan dunia pendidikan, yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kalau tidak ada masalah, kenapa harus menghindar? Kenapa harus berondok dari wartawan?” ujar salah seorang jurnalis dengan nada kecewa.
Publik menilai, sikap tertutup PLT Kadis Pendidikan Labuhanbatu Selatan justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek pendidikan 2025. Alih-alih meluruskan isu, diamnya pejabat justru membuka ruang spekulasi dan kecurigaan.
Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat publik wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan proyek maupun dugaan permasalahan yang mencuat. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan.
Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait mengusut tuntas proyek Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan TA 2025 dan meminta Bupati Labuhanbatu Selatan mengevaluasi kinerja pejabat yang anti-kritik dan anti-transparansi.
“Diamnya pejabat bukan solusi. Transparansi adalah kewajiban.” (M.Y.K.Simanjuntak)
