BRI BO Kotapinang Tegaskan Komitmen Transparansi Penyaluran KUR: Ruang Dialog Dibuka, Kepercayaan Publik Dipulihkan

LABUSEL, Halosumut.com – Dalam suasana diskusi yang hangat namun penuh ketegasan, Pimpinan Cabang BRI Branch Office (BO) Kotapinang, Triyono Priyosaputro, didampingi Manager Bisnis Mikro Parulian Siagian, memberikan penjelasan resmi terkait transparansi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Labuhanbatu Selatan, Kamis (4/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Triyono tersebut menghadirkan perwakilan dari Gerakan Aksi Mahasiswa Sumatera Utara Indonesia (GAMS Indonesia), menyusul aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya. Dialog ini menjadi momen penting untuk menjernihkan berbagai dugaan dan keresahan publik.

Dalam pemaparannya, Triyono menegaskan bahwa BRI BO Kotapinang telah menerapkan aturan terbaru terkait pelaksanaan KUR, terutama mengenai pengembalian agunan bagi nasabah dengan pinjaman di bawah Rp 100 juta sesuai Peraturan Menko Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

“Kami telah menjalankan aturan tersebut dan seluruh agunan nasabah KUR akan kami kembalikan. Kami juga akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada seluruh nasabah melalui surat di unit-unit BRI di bawah naungan BRI BO Kotapinang,”ujar Triyono dengan mantap.

Ia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen membuka ruang dialog dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar kebijakan terkait KUR tidak lagi menjadi bahan spekulasi.

Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Aroma Syahputra Hasibuan itu membawa sejumlah tuntutan, terutama terkait transparansi jumlah dana KUR yang tersedia, proses penyaluran hingga penerima manfaat.

Aroma menilai bahwa sebagian penerima KUR diduga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro—misalnya mereka yang telah memiliki lahan sawit produktif seluas 25–30 hektare. Kondisi ini, menurut mereka, berpotensi menggeser hak pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan.

“Kurangnya transparansi membuat pelaku usaha mikro di Labuhanbatu Selatan justru takut meminjam dana KUR yang sebenarnya disediakan negara untuk mereka,”tegas Aroma.

Diskusi antara BRI dan GAMS Indonesia menjadi titik temu penting. Di satu sisi, mahasiswa menginginkan akuntabilitas, pemerataan akses, dan pengawasan lebih ketat. Di sisi lain, BRI menegaskan komitmennya menjalankan aturan dan memastikan bahwa masyarakat memperoleh haknya secara utuh.

Momen dialog ini mencerminkan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga pintu masuk untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara.

Di tengah dinamika ekonomi daerah dan tantangan UMKM pascapandemi,KUR bukan sekadar angka pinjaman—ia adalah harapan. Harapan bagi pelaku usaha kecil untuk bangkit, berkembang dan bertahan. Karena itu, setiap prosesnya perlu dikawal ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa: Transparansi adalah fondasi pelayanan publik yang harus terus diperkuat. Dialog adalah jembatan untuk menyatukan aspirasi dan kebijakan. Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar bagi lembaga keuangan seperti BRI.

Dan yang terpenting, ketika masyarakat berani bersuara dan institusi bersedia membuka diri, di sanalah demokrasi tumbuh dan pelayanan publik menjadi lebih bermakna. (Jhon Fitra Sagala)