Hibah Rp25 M Heboh, Ratusan Mahasiswa Labusel “Geruduk” Kantor Gubernur Sumut: Anggaran Cemana Ini?

MEDAN, HALOSUMUT.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menggelar aksi jilid II di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (29/6/2026).

Aksi unjuk rasa ini menjadi panggung kritik paling keras dari anak-anak muda Labusel terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan bupati saat ini yang dinilai jalan di tempat selama dua tahun terakhir.

Dalam aksi itu, mahasiswa menilai masih banyak sekali persoalan di daerah mereka yang wajib dievaluasi total. Mulai dari urusan perut dan kesejahteraan masyarakat yang belum beres, pengelolaan APBD yang harusnya lebih transparan dan akuntabel, sampai urusan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didorong habis-habisan supaya dilaksanakan secara terbuka memakai sistem merit. Bukan pakai sistem “orang dalam” atau asal tunjuk.

Satu hal yang paling bikin mahasiswa meradang adalah soal skala prioritas anggaran pemkab. Mereka heran melihat kebijakan bupati yang dianggap tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan.

“Disaat efisiensi anggaran ini kenapa pemkab labusel sanggup memberikan dana hibah kurang lebih 25 m untuk pembangunan mako polres labusel sedangkan infrastruktur yang lebih layak masih banyak yang perlu dianggarkan, tidak jauh jauh kantor opd dilabusel saja ada yang beberapa masih sistem kontrak, kenapa anggaran abpd atau dana hibah itu tidak dilayangkan kesana saja,” cetus Amiruddin Siregar, S.H., selaku Koordinator Umum Gabungan Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Selatan yang tampak berapi-api menyampaikan aspirasi kawan-kawannya.

Melihat kondisi yang dinilai makin tak menentu ini, massa pun mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja Bupati Labuhanbatu Selatan beserta seluruh jajarannya.

Tuntutan panas dari anak-anak Labusel ini akhirnya diterima langsung oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib. Di hadapan massa yang memadati gerbang, Suib langsung membubuhkan tanda tangan di surat tuntutan sebagai bukti sah kalau aspirasi ini sudah diterima dan bakal disampaikan langsung ke meja gubernur sumatera utara.

Suib juga memberikan respons yang cukup menohok saat berbicara dengan mahasiswa. “Apakah perlu bapak gubernur yang langsung memanggil beliau,” ucap Muhammad Suib tegas di tengah audiensi.

Beliau menjanjikan kepada massa aksi bahwa seluruh tuntutan itu tidak akan dipetieskan, melainkan segera diteruskan kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Mendengar janji itu, Aliansi Gabungan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan menegaskan kalau awak-awak mahasiswa ini tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka berjanji akan terus mengawal proses ini sampai tuntas hingga ada langkah nyata dan tindakan konkret di lapangan atas berbagai persoalan yang mereka suarakan.

Keputusan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menggelontorkan dana hibah sebesar Rp25 miliar untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polres Labusel di tengah gelombang efisiensi anggaran terus menuai polemik panjang. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, Labusel dinilai masih memiliki beban besar dalam membenahi berbagai infrastruktur publik yang langsung menyentuh masyarakat bawah, seperti akses jalan antardesa dan fasilitas kesehatan dasar.

Kenyataan bahwa sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di internal Pemkab Labusel sendiri masih menyewa atau mengontrak gedung milik pihak ketiga memperlihatkan adanya salah urus dalam penentuan skala prioritas aset daerah. Alih-alih merampungkan kemandirian fasilitas operasional pelayanan birokrasi daerah, pemkab justru memprioritaskan bantuan dana segar ke instansi eksternal vertikal, yang menurut mahasiswa menjadi preseden buruk bagi transparansi pengelolaan tata kelola APBD.

Kebijakan alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran ini membawa dampak berantai yang cukup signifikan bagi daerah. Ketimpangan pembangunan menjadi risiko nyata ketika anggaran jumbo dialihkan untuk hibah eksternal, sementara infrastruktur esensial seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan kemandirian gedung dinas instansi lokal justru terabaikan. Kondisi ini memicu krisis kepercayaan publik dan mahasiswa terhadap komitmen bupati dalam memajukan daerah, yang diperparah oleh isu pengisian jabatan non-meritokrasi yang berpotensi menurunkan profesionalisme serta produktivitas kerja di lingkungan birokrasi Pemkab Labusel.

Sebagai langkah solutif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu segera turun tangan untuk melakukan evaluasi mendalam dan audit investigatif terhadap urgensi penggunaan APBD Labusel. Di sisi lain, Pemkab Labusel harus mulai menerapkan sistem e-budgeting yang transparan agar masyarakat dapat memantau aliran dana daerah secara terbuka. Pembenahan internal juga wajib dilakukan dengan berkomitmen penuh pada penerapan sistem merit yang objektif dalam pengisian jabatan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak.