MEDAN, HALOSUMUT.COM – Langkah cepat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU mendapat dukungan penuh dari daerah.
Dugaan rasuah ini menjadi perhatian serius karena dinilai menjadi biang kerok terjadinya pemadaman listrik massal alias blackout di Pulau Sumatera dan Jawa beberapa waktu lalu, yang sempat melumpuhkan aktivitas warga.
Apresiasi dan dukungan tersebut datang langsung dari Forum Peduli Pembangunan Penegakan Hukum (Forum P3H) Sumatera Utara. Mereka meminta Korps Bhayangkara bergerak tanpa ragu menyeret siapa saja yang terlibat.
“Forum P3H Sumut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kakortas Tipikor Irjen Pol. Totok Suharyanto, beserta seluruh jajaran penyidik yang bergerak cepat mengusut dugaan korupsi ini. Kasus ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan keuangan negara, jadi langkah cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polri dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Sekretaris Forum P3H Sumut, Baikal Ferdaus, kepada HaloSumut.com, Kamis (9/7/2026).
Menurut Baikal, pemberantasan korupsi di sektor krusial seperti energi dan kelistrikan ini wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini penting guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat Sumut terhadap institusi penegak hukum.
Lebih lanjut, tokoh pemuda ini juga mendesak Kortas Tipikor Polri agar tidak segan-segan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau ikut menikmati aliran dana dari perkara tersebut. Termasuk di antaranya para petinggi di lembaga penegak hukum lain jika memang hasil penyidikan mengarah ke sana.
“Pengungkapan perkara ini menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan secara objektif, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” tambahnya.
Di samping itu, Baikal meminta seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mabes Polri dan tidak membangun opini liar yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Ia mengingatkan bahwa penentuan status hukum seseorang sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik berdasarkan kecukupan alat bukti.
“Forum P3H Sumut akan terus mengawal proses penegakan hukum ini dari daerah agar berjalan secara profesional, independen, transparan, dan tanpa tebang pilih demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia,” pungkas Baikal.
Masyarakat Sumatera Utara merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampak buruk dari tidak stabilnya pasokan energi kelistrikan. Peristiwa blackout beberapa waktu lalu sempat memicu gelombang keluhan dari pelaku usaha lokal di Medan, Deli Serdang, hingga wilayah pantai timur Sumut.
Mulai dari kerusakan alat elektronik rumah tangga, mandeknya produksi UMKM, hingga terganggunya layanan publik di rumah sakit menjadi alasan mengapa publik Sumut sangat geram jika sektor energi ini dijadikan ladang korupsi oleh oknum tak bertanggung jawab.
Kortas Tipikor Polri yang dibentuk untuk memperkuat lini pemberantasan korupsi kini menghadapi ujian besar pertamanya di sektor sumber daya alam dan energi primer. Kasus mafia batu bara yang melibatkan pasokan PLTU ini disinyalir melibatkan jaringan yang gurita. Publik kini menaruh harapan besar pada korps baru bentukan Kapolri ini agar mampu membongkar jaringan tersebut hingga ke akar-akarnya demi menyelamatkan hajat hidup orang banyak.
Dukung Jurnalisme HALOSUMUT
Dalam segala situasi, HaloSumut.com berkomitmen menghadirkan fakta jernih langsung dari lapangan. Dukungan Anda membantu jurnalisme tetap independen dan terpercaya.
Berikan Apresiasi Sekarang