Diduga Tanpa Aturan Yang Jelas, Puskesmas Rantauprapat Pasang Tarif Sewa Ambulance 2,5 Juta Kepada LPAI Labuhanbatu

LABUHANBATU Halosumut.com – Dugaan pemasangan tarif biaya sewa ambulance sebesar 2,5 juta oleh Puskesmas Kota Rantauprapat kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Labuhanbatu menuai sorotan.

Pemasangan tarif tersebut dinilai tidak transparan dan berpotensi memberatkan, terutama dalam konteks pelayanan kemanusiaan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa tarif tersebut dikenakan saat LPAI Labuhanbatu membutuhkan layanan Ambulance untuk kepentingan penanganan kasus seorang ibu yang ingin melahirkan dan harus di rujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Medan.

Namun, diduga pemasangan tarif tersebut dilakukan tanpa dasar aturan maupun regulasi yang menjadi acuan penetapan biaya tersebut.

Pihak LPAI Labuhanbatu mempertanyakan besaran tarif yang dinilai cukup tinggi, serta minimnya penjelasan dari pihak Puskesmas mengenai rincian biaya.

Mereka berharap adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat.

“Sebagai lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak, kami sangat berharap adanya dukungan dari fasilitas kesehatan, bukan justru beban biaya yang besar,”ujar Agun Noto S.Kom Selaku Ketua LPAI Labuhanbatu.

Dijelaskan Agun Noto kejadian tersebut bermula ketika Sekretaris LPAI Zahara Nasution melakukan pendampingan terhadap seorang ibu yang merupakan istri dari salah satu pengurus LPAI, yang ingin melahirkan dan harus dibawa ke rumah sakit Haji Di Kota Medan.

Karena situasi yang sangat darurat, Zahara Nasution mencoba untuk meminta bantuan Ambulance ke Puskesmas Sigambal, untuk membawa Pasien ke Rumah Medan.

“Namun Kapus Sigamnal menyampaikan bahwa Ambulance Puskesmas Sigambal Rusak, sehingga Zahra meminta bantuan ke Puskesmas Kota Rantauprapat,”katanya.

Ketika berkomunikasi dengan Yani kepala Puskesmas Kota Rantauprapat untuk meminta bantuan sewa ambulance tersebut, kapus menyampaikan bahwa dirinya belum memahami mengenai teknis penyewaan Ambulance tersebut, sehingga ia harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan Labuhanbatu.

“Tidak lama berselang, kapus kembali menghubungi kami, dan menyampaikan bahwa kata kak Tuti selaku Plt kadis kesehatan biaya sewa ambulance nya 2,5 juta,”ungkapnya.

Dikarenakan besarnya biaya ambulance tersebut, disampaikan Agun Noto, Zahara Nasution selaku sekretaris LPAI mencoba meminta tolong ke Puskesmas Kota Rantauprapat, karena mereka hanya memiliki uang sebesar 1 Juta.

“Kapus menjawab tidak bisa, dengan nada sedikit tertawa dan menyampaikan apalagi ini Lebaran,'”jelasnya.

Menyikapi informasi tersebut, Halosumut.com melakukan konfirmasi secara langsung dengan Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat di Aula Tempat Kerjanya, Senin (30/03/2026).

Saat bertemu dengan wartawan Yani, selaku kepala Puskesmas Rantauprapat membenarkan dugaan tarif sewa ambulance senilai 2,5 Juta tersebut.

“Benar pak, tapi itu saya sampaikan Ke Buk Zahra setelah berkoordinasi dengan kapus yang lama pak Raja,”katanya.

Dijelaskannya Yani, bahwa mengenai teknis penyewaan Ambulance dirinya juga belum terlalu memahami, disebabkan ia merupakan pejabat baru di Puskesmas Kota Rantauprapat, sehingga dirinya bertanya kepada Kapus yang lama.

Ketika ditanyakan wartawan apakah pemasangan tarif 2,5 juta tersebut sudah sesuai berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, Kapus menyampaikan bahwa dirinya juga belum memahami.

“Saya juga belum terlalu paham pak, makanya saya bertanya ke kapus yang lama, kata beliau biayanya biasa segitu, makanya saya sampaikan segitu pak,”jelasnya.

Sementara itu, Ketua LPAI Labuhanbatu Agun Noto S.Kom mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik dan masyarakat.

Sebab menurutnya jika benar tidak ada dasar aturan yang jelas, maka penetapan tarif tersebut berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, diperlukan audit dan pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan, khususnya layanan ambulance, tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.