Pekerja Bangunan Perumahan De Prabu Tidak Menggunakan APD Saat Bekerja

LABUHANBATU Halosumut.com – Keselamatan kerja adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam dunia industri. Salah satu bentuk nyata dari upaya perlindungan terhadap tenaga kerja adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan risiko pekerjaan.

Sayangnya, masih ditemukan perusahaan yang diduga mengabaikan kewajiban ini, baik karena alasan efisiensi biaya maupun rendahnya kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja.

Padahal, kelalaian dalam penyediaan dan pengawasan penggunaan APD bukan hanya berisiko menimbulkan kecelakaan kerja, tetapi juga bisa berujung pada sanksi hukum yang serius.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai peraturan telah menetapkan kewajiban perusahaan untuk melindungi keselamatan karyawannya, termasuk dalam hal pemenuhan APD.

Yang mana Perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban hukum yang jelas dalam menyediakan dan memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja.

Kewajiban ini bukan sekadar imbauan moral, tetapi tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum.

Beberapa dasar hukum yang mengatur kewajiban ini antara lain:

1.Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib menyediakan perlindungan kerja, termasuk alat keselamatan, bagi karyawan yang bekerja di lingkungan berisiko.

2.Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Menegaskan bahwa pengusaha bertanggung jawab menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja selama bekerja.

3.Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Mengatur bahwa perusahaan harus menerapkan sistem K3 secara menyeluruh, termasuk penyediaan APD, pelatihan penggunaannya, serta pengawasan pelaksanaannya.

Kewajiban ini meliputi:

1.Menyediakan APD sesuai risiko kerja dan standar yang berlaku.

2.Menjamin karyawan menggunakan APD tersebut secara benar.

3.Memberikan pelatihan terkait penggunaan dan perawatan APD.

3.Memastikan APD yang disediakan dalam kondisi baik, layak pakai, dan terdistribusi secara merata.

Kelalaian dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dapat menyebabkan perusahaan dikenai sanksi administratif hingga pidana, tergantung tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Mengabaikan kewajiban penyediaan dan pengawasan penggunaan APD bukanlah pelanggaran ringan. Undang-undang dan peraturan pemerintah telah mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang lalai, baik secara administratif, pidana, maupun perdata.

Berikut ini bentuk-bentuk sanksi yang mungkin dihadapi:

1. Sanksi Administratif

Merupakan sanksi yang paling umum diterapkan pada tahap awal pelanggaran. Sanksi ini dapat berupa:

Teguran tertulis

Pembekuan izin operasional sementara

Penghentian kegiatan usaha tertentu

Kewajiban untuk mengikuti audit atau pelatihan K3 tambahan.

2. Denda dan Sanksi Pidana

Jika pelanggaran menyebabkan kecelakaan kerja serius atau kematian, perusahaan dapat dikenai sanksi lebih berat,

seperti:

Denda dalam jumlah besar, sesuai ketentuan perundang-undangan

Tuntutan pidana terhadap penanggung jawab perusahaan

Hukuman penjara dalam kasus kelalaian berat atau kelalaian berulang.

3. Sanksi Perdata

Pekerja yang mengalami kecelakaan karena kelalaian perusahaan berhak menuntut ganti rugi secara perdata. Dalam beberapa kasus, keluarga korban juga dapat mengajukan gugatan jika terjadi kematian atau cacat permanen.

4. Sanksi Sosial dan Reputasi

Meski tidak tertulis dalam hukum, dampak sosial bisa sangat merugikan. Perusahaan yang terbukti lalai dalam menjaga keselamatan kerja berisiko kehilangan kepercayaan publik, terhambat dalam proses tender, hingga ditinggalkan oleh mitra bisnis.
Untuk menghindari sanksi semacam ini, banyak perusahaan kini mulai bekerja sama dengan distributor alat keselamatan kerja yang dapat memberikan rekomendasi APD sesuai standar, sekaligus edukasi penggunaannya. Dengan langkah ini, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun sistem K3 yang berkelanjutan.

Kelalaian dalam menyediakan dan mengawasi penggunaan alat keselamatan kerja tidak hanya berdampak langsung pada keselamatan pekerja, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan perusahaan secara menyeluruh. Beberapa dampak berikut ini dapat terjadi jika penggunaan APD terus diabaikan:

1. Produktivitas Terganggu

Kecelakaan kerja dapat menyebabkan absensi, menurunnya semangat kerja, hingga penghentian sementara operasional. Hal ini tentu berdampak pada kelancaran produksi dan target perusahaan.

2. Biaya Pengobatan dan Klaim Asuransi Meningkat

Perusahaan akan menanggung biaya pengobatan pekerja yang mengalami kecelakaan. Dalam kasus yang lebih serius, premi asuransi juga bisa naik karena dianggap memiliki risiko kerja tinggi.

3. Kehilangan Tenaga Kerja Terampil

Pekerja yang cedera berat atau mengalami trauma mungkin tidak bisa kembali bekerja. Kehilangan SDM yang sudah berpengalaman akan berdampak langsung pada efisiensi dan kualitas kerja.

4. Turunnya Reputasi Perusahaan

Perusahaan yang dikenal abai terhadap keselamatan kerja bisa kehilangan mitra bisnis, sulit mendapatkan proyek baru, atau bahkan menghadapi aksi boikot dari masyarakat. Reputasi yang buruk juga menyulitkan dalam merekrut tenaga kerja baru yang kompeten.

5. Gangguan Hukum dan Operasional

Masalah hukum yang timbul akibat pengabaian K3 dapat mengganggu fokus manajemen, memperpanjang proses perizinan, hingga menghentikan aktivitas usaha untuk sementara.
Pengabaian terhadap keselamatan kerja bukan hanya soal pelanggaran, tetapi juga ancaman serius bagi keberlangsungan bisnis. Karena itu, investasi dalam sistem K3 yang kuat adalah langkah bijak yang memberi perlindungan jangka panjang.

Pada saat melakukan investigasi dilapangan, halosumut.com menemukan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Property atau Perumahan yang diduga melalaikan aturan tersebut.

Pasalnya terlihat dilokasi pekerjaan bangunan PT.Inti Kreasi Perkasa, Perumahan De Prabu Jalan Tapa Rejo Mulyo, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tidak menggukan APD pada saat bekerja. Kamis (26/02/2026)

Hal ini, tentu sangat disayangkan oleh awak media selaku sosial kontrol dilapangan dimana dengan tidak menggunakan APD itu, disinyalir dapat membahayakan pekerja.

Sementara itu Pihak Developer Perumahan De Prabu, ketika dikonfirmasi halosumut.com mengenai hal tersebut, hingga berita ini ditayangkan belum berhasil diminta tanggapan.