KH. Muhammad Nuh Dorong Umat Islam Kedepankan Politik Substansial dan Konsolidasi Pembangunan

Medan – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara sukses menyelenggarakan Pertemuan Silaturahim Ulama, Tokoh, dan Cendekiawan Muslim Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Grand Inna Hotel Medan, pada Jumat–Sabtu (31 Oktober–1 November 2025) ini, menjadi wadah strategis bagi ulama, akademisi, dan pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun solidaritas umat di Sumatera Utara.

Acara dua hari tersebut mengusung tema sentral, “Memperkuat Soliditas Umat untuk Membangun Peradaban Islam yang Maju dan Berkah.” Dalam kesempatan tersebut, Ketua PW Persis Sumatera Utara, H. Muhammad Nuh, MsP, menyampaikan pandangannya mengenai signifikansi peran umat Islam dalam lintasan sejarah dan dinamika politik kontemporer.

Muhammad Nuh menyoroti kontribusi besar umat Islam dalam proses kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui dikeluarkannya Resolusi Jihad, yang kini menjadi landasan peringatan Hari Santri Nasional. Beliau juga mengingatkan tentang momen heroik Bung Tomo yang mengumandangkan takbir pada 10 November 1945, yang diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Dalam ranah politik, Muhammad Nuh membagi politik menjadi dua kategori esensial: politik substansial dan politik prosedural. Menurutnya, politik substansial memuat banyak kesamaan kepentingan umat Islam, sedangkan politik prosedural seringkali menghadapi kendala teknis dan dinamika yang bergerak cepat.

“Politik substansial harus terus berlanjut, dibarengi politik prosedural yang dinamis. Dengan munculnya partai-partai bernuansa Islam, sikap kita harus menerima realita ini seperti halnya kita menghormati perbedaan mazhab,” ujar M. Nuh.

Beliau menekankan pentingnya konsolidasi umat dalam aspek pembangunan, di mana setiap pihak dituntut untuk terlibat sesuai dengan kapasitas dan kontribusinya.

Dinamika politik, lanjutnya, harus disikapi secara cepat dan proaktif. Sebagai contoh, jika Nias dimekarkan menjadi provinsi baru, MUI di daerah tersebut harus siap menghadapi perubahan dan memastikan kelayakan untuk naik kelas menjadi MUI Provinsi Nias.

M. Nuh menambahkan bahwa MUI Sumut perlu mengambil sikap proaktif dalam dunia politik, termasuk dengan memanggil politisi muslim agar kekuatan umat Islam tidak hanya terbatas pada kekuatan moral dan sosial, namun juga terwujud dalam kekuatan politik yang nyata.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tukar gagasan antarulama dan tokoh Muslim, yang bertujuan memperkuat jaringan kolaborasi umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan di Sumatera Utara.