Tuntut Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Rp36 M, Mahasiswa Labusel Demo di Kajatisu dan Polda Sumut

MEDAN, HALOSUMUT.COM — Aliansi Gabungan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) dan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) pada Senin (6/7).

Dalam aksi jilid ke-3 ini, massa mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa Bupati Labusel beserta sejumlah oknum pejabat terkait dugaan praktik jual beli jabatan, dugaan korupsi proyek infrastruktur, hingga polemik penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Koordinator Aksi, Amiruddin Siregar, S.H., menyatakan kekecewaannya terhadap lambatnya respons dari jajaran penegak hukum di Sumatera Utara dalam merespons laporan masyarakat, khususnya terkait indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labusel.

“Aksi ini sudah memasuki jilid yang ke-3, namun sampai saat ini kami melihat Gubernur Sumut, Kejari Sumut, dan Kapoldasu belum mengambil tindakan tegas,” ujar Amiruddin di sela-sela aksi, Senin (6/7).

Amiruddin juga menekankan bahwa pergantian pimpinan di tubuh Kajatisu seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di daerah, bukan sebaliknya. Ia menegaskan pihaknya siap mengawal kasus ini hingga ke tingkat pusat jika tidak ada progres signifikan di daerah.

“Kami tidak akan tinggal diam dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami siap membawa kasus ini dalam waktu dekat langsung ke KPK RI,” kata dia menambahkan.

Rincian 7 Poin Tuntutan Aliansi Mahasiswa

Dalam pernyataan sikapnya, perwakilan organisasi daerah Labusel merinci tujuh tuntutan utama kepada aparat penegak hukum:

• Audit Kekayaan Kepala Daerah: Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit seluruh penghasilan dan aset Bupati Labusel setelah satu tahun menjabat, merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

• Dugaan Penyimpangan Proyek Jembatan: Meminta Kajatisu mengusut tuntas realisasi anggaran pembangunan jembatan besar di Kota Pinang, Labusel, yang menelan dana sebesar Rp36 miliar.

• Transparansi Kasus OTT Dinkes: Mendesak Kapolda Sumut memberikan kejelasan hukum secara transparan terkait dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Kesehatan Labusel yang dinilai menggantung tanpa ada penetapan tersangka.

• Evaluasi Sektor Pendidikan: Meminta Kejaksaan memeriksa transparansi penganggaran pengadaan buku dan seragam sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Labusel.

• Audit Dana Hibah Kendaraan Dinas: Menuntut audit menyeluruh terhadap pengadaan 5 unit kendaraan dinas dari Pemkab untuk jajaran Kapolsek di wilayah Labusel serta paket anggaran dinas lainnya.

• Sorotan Dana Hibah PUPR Rp25 M: Mempertanyakan asas manfaat dana hibah senilai Rp25 miliar dari Dinas PUPR Labusel, mengingat masih banyaknya infrastruktur jalan yang dikeluhkan warga setempat.

• Ultimatum Ragam Kasus: Memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada penegak hukum di Sumut untuk merespons tuntutan tersebut sebelum massa melayangkan laporan resmi secara langsung ke Gedung KPK RI di Jakarta.

Isu penundaan Pilkades di Kabupaten Labusel yang disuarakan mahasiswa dinilai pengamat hukum tata negara berpotensi mencederai iklim demokrasi di tingkat akar rumput. Penundaan yang berlarut-larut tanpa alasan kedaruratan yang jelas kerap memicu kecurigaan publik mengenai adanya upaya penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk kepentingan politik elektoral jangka pendek. Pola buying time seperti ini dinilai rawan memicu instabilitas sosiopolitik di tingkat desa.

Terkait pengadaan lima unit mobil dinas untuk jajaran Kapolsek melalui APBD Pemkab Labusel, regulasi pada dasarnya memperbolehkan pemberian hibah demi menunjang kelancaran pelayanan publik instansi vertikal di daerah.

Namun, pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa transparansi adalah syarat mutlak. Di tengah banyaknya aduan dugaan korupsi yang menyeret nama pejabat pemkab, pemberian hibah ini wajib diaudit secara ketat guna mengeliminasi potensi benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan di daerah tersebut.